Sekretariat Nasional Asean

Ledakan partisipasi politik membawa implikasi dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat, sehingga dinamika ini menjadi enter penting bagi suatu sistem politik. Adaptasi ini dapat berlangsung gradual ataupun bertahap, dalam bentuk reformasi ataupun secara cepat dalam wajah revolusi. Bagi Sistem Politik Indonesia, enter tidak hanya dilihat dari sisi negatif tetapi secara positif juga membangun sistem demokrasi Indonesia yang mengarah pada tercapainya konsensus melalui musyarawah mufakat serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Oleh karena itu setelah menyelesaikan BMP ini, Pembaca diharapkan dapat menganalisis politik Indonesia secara menyeluruh. P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional.

Sistem kepartaian jelas tidak hanya menentukan susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD melainkan juga sistem pemerintahan. Pada tahun 2003 terdapat 112 partai politik yang mendaftar di Departemen Hukum dan HAM untuk diverifikasi, 84 di antaranya memenuhi syarat diverifikasi. Dan, dari eighty four partai politik yang diverifikasi itu, hanya 50 yang memenuhi syarat untuk disahkan sebagai badan hukum. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan melihat jumlah tweetsdan isi dari tweets politikus tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa aktivitas twitter yang aktif tidak berkorelasi dengan kemenangan pasangan calon. Artikel ini sekaligus mempertimbang­kan gejala-gejala kekinian dari komunikasi politik kontemporer melalui media sosial sebagai salah satu alat analisis.

Dengan demikian, proses pembangunan politik tidak akan terhambat, tanpa terpengaruh oleh para pemegang kekuasaan. Konsekuensi sistem multipartai tidak hanya mempengaruhi mekanisme dan efisiensi pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah di DPR atau DPRD, melainkan juga birokrasi pemerintahan yang harus dipegang oleh banyak orang sebagai representasi dari partai politik yang menang dalam pemilihan umum. Wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif dan pemerintahan akan memperjuangkan aspirasi para pendukungnya yang sangat bervariasi. Perubahan regulasi yang menempatkan partai politik sebagai “organisasi yang bersifat nasional” diharapkan dapat mengubah paradigma politik sekelompok kecil masyarakat yang gemar mendirikan partai politik. Undang-undang berfungsi sebagai “a tool of social engineering”, dalam hal ini tujuan regulasi partai politik dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga negara mendirikan partai dengan menetapkan persyaratan yang lebih ketat. Persyaratan dimaksud antara lain melalui ketentuan mengenai “pembentukan partai politik” serta organisasi dan kedudukan” partai politik.

Politik Indonesia

Setiap kabupaten dan kota tersebut juga dibagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang disebut kecamatan/distrik. Setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung, gampong, pekon, dan sub-distrik serta satuan-satuan setingkat yang diakui keberadaannya oleh UUD NKRI 1945. Meski dianggap gagal menciptakan Deposit DANA perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, otonomi daerah masih tetap didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia (73%), hanya 27 persen yang menyatakan menolak otonomi daerah. Di antara serangkaian fakta kebangsaan yang mau tidak mau kita alami di masa reformasi, kita perlu menyadari bahwa masih ada secercah harapan untuk membangun bangsa Indonesia.

Salah satunya adalah dengan menyampaikan aspirasi dan partisipasi melalui media massa. Ironisme sebagai bangsa beradab namun justru menjadi bangsa biadab dan terkorup di belahan dunia ini melanda Indonesia saat ini. Apa yang sebenarnya kita harapkan dari bangsa Indonesia ketika perjalanan meniti peradaban tidak dibarengi dengan ethical yang baik tetapi justru semakin jauh meninggalkan moralitas? Dengan pondasi yang saat ini dibangun oleh keserakahan, kesombongan, ketidakadilan, dan kebohongan apa yang sebenarnya menjadi cita-cita bangsa ini? Untuk menjawab hal itu dalam buku ini dirasa perlu untuk melihat kembali apa yang dimaksud dengan moral secara khusus dalam kaitannya dengan kebangsaan.